RSS

Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim)

27 Sep

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan atau yang dikenal dengan Diklatpim merupakan upaya untuk membentuk sosok seorang pemimpin yang sesuai dengan posisi yang ditempatinya.  Sebagai suatu upaya, diklatpim merupakan hal yang harus diapresiasi. Namun demikian, berdasarkan pengelaman empiris, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki agar diklatpim benar-benar menghasilkan soosk yang diharapkan. Atau dengan kata lain, perlu adanya revitalisasi terhadap Diklatpim.

Upaya untuk merevitalisasi diklatpim, yang diharapkan menjadi kawah candradimuka SDM aparatur, memang bukan hal yang mudah. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan agar keluaran diklatpim benar-benar atau paling tidak mendekati sosok SDM aparatur yang mempunyai kompetensi yang diharapkan. Berikut adalah beberapa hal yang nampaknya perlu mendapatkan ‘sentuhan’ agar Diklatpim berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

1. Revisi Kebijakan

Kebijakan yang saat ini berlaku, memperbolehkan seseorang untuk menduduki jabatan struktural sebelum yang bersangkutan mengikuti diklatpim. Pada dasarnya hal ini merupakan hal yang logis jika terdapat seleksi mengenai kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan jabatan yang dipangkunya.

Persoalannya adalah saat ini tidak ada standar kompetensi yang dapat digunakan untuk mengukur ketepatan kompetensi yang dimiliki seseorang dengan jabatan yang tersedia.

Jika dikaitkan dengan konsep diklat/pelatihan, penempatan seseorang pada jabatan struktural tertentu kemudian yang bersangkutan diharuskan untuk mengikuti diklat nampaknya merupakan hal yang ‘ganjil’. Seperti dipahami bahwa pada hakekatnya diklat merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi yang dimiliki seseorang dengan pekerjaan yang dilakukannya. Jadi, jika seseorang, ditempatkan dalam jabatan struktural kemudian yang bersangkutan diharuskan untuk mengikuti diklat, berarti yang bersangkutan pada dasarnya belum dipandang kompeten untuk jabatan tersebut. Jika seseorang diserahi tugas yang tidak sesuai dengan kompetensinya, maka hasil kerjanya pun cenderung tidak akan optimal.

Oleh karena itu, kebijakan mengikuti diklatpim setelah menduduki jabatan struktural perlu ditinjau ulang. Nampaknya kebijakan yang tertuang dalam PP No. 14 tahun 1994 dalam hal ini lebih tepat. Bagaimanapun juga, seseorang yang ditempatkan dalam suatu posisi pimpinan harus mempunyai kompetensi yang relevan dengan jabatannya. Hal tersebut penting agar yang bersangkutan mampu melaksanakan fungsi yang melekat pada jabatannya.

2. Rekrutmen dan Seleksi

Rekrutmen dan seleksi merupakan tahap awal dalam suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan. Dalam suatu diklat, khususnya diklatpim, maka rekrutmen dan seleksi menjadi hal yang krusial.

Seperti dipahami bahwa alumnus diklatpim akan (atau telah) ditempatkan dalam posisi jabatan struktural sesuai dengan jenis diklatpim yang diikutinya. Oleh karena itu, seharusnya setiap organisasi mempunyai lebih dari satu calon untuk diikutsertakan dalam seleksi yang akan dilaksanakan untuk mengikuti diklatpim. Dengan demikian akan terjadi kompetisi untuk mengisi formasi yang tersedia setelah yang bersangkutan selesai dan lulus mengikuti diklatpim. Selain itu, rekrutmen dan seleksi juga harus memperhatikan formasi jabatan struktural yang tersedia di organisasi yang bersangkutan.

Jika melihat fenomena selama ini, sangat mungkin rekrutmen dan seleksi diwarnai oleh hal-hal yang tidak seharusnya, seperti adanya ‘titipan’ dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya tim seleksi yang independen dan proses serta hasilnya bersifat transparan.

Materi yang diajukan dalam proses seleksi sebaiknya tidak hanya bersifat kognitif yang mengukur pemahaman seseorang, akan tetapi juga seleksi yang berisi pengukuran terhadap kapabilitas mental seseorang. Perlu diingat bahwa diklat dilaksanakan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan saja, akan tetapi juga peningkatan dalam hal sikap. Hal ini penting mengingat salah satu persoalan di Indonesia, yang bahkan menjerat beberapa pejabat, adalah persoalan mental. Hasil seleksi dapat menjadi rujukan penyelenggara diklat dalam menyusun materi yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Standar Kompetensi, Kurikulum, dan Sertifikasi Kompetensi

Salah satu permasalahan diklatpim adalah tidak adanya standar kompetensi yang jelas yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan diklat. Oleh karena itu, instansi pemerintah yang terkait perlu menentukan kompetensi yang seharusnya dicapai pada setiap penyelenggaraan diklatpim sesuai dengan jenjangnya. Setelah kompetensi yang diinginkan dapat ditentukan, maka perlu disusun kurikulum yang relevan untuk mencapai kompetensi yang tersebut. Jika melihat ketentuan yang berlaku, instansi pemerintah yang mempunyai peran dalam penentuan kompetensi adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sedangkan instansi pemerintah yang mempunyai peran dalam penyusunan kurikulum adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Menurut pasal 24 PP 101 tahun 2000, BKN mempunyai tugas melakukan: (a) pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan; (b) pengawasan standar kompetensi jabatan; dan (c) pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.

Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut: “Untuk mengembangkan dan menetapkan standar kompetensi jabatan, Instansi Pengendali membentuk Tim Standar Kompetensi Jabatan yang terdiri dari Instansi Pengendali dan instansi yang bersangkutan”.

Dari ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa standar kompetensi setiap jabatan harus ditetapkan agar terdapat kejelasan mengenai kompetensi yang ingin dicapai. Sangat disadari bahwa tidak mudah untuk menetapkan standar kompetensi yang bersifat umum untuk semua jabatan pada semua eselon dan di seluruh instansi. Oleh karena itu, yang perlu dirumuskan adalah kompetensi generik yang harus dimiliki oleh para pegawai yang menduduki jabatan eselon I, II, III, atau IV. Adapun standar kompetensi lain, atau kompetensi teknis dapat bersifat beragam sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Jika standar kompetensi telah ditentukan, maka LAN mempunyai tugas untuk merancang kurikulum yang ditujukan untuk mencapai kompetensi tersebut. Tugas LAN dalam penyusunan kurikulum dinyatakan dalam pasal 17 ayat (3) PP 101 tahun 2000 sebagai berikut: “Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi Pembina”.

Dalam penyusunan kurikulum, LAN harus melibatkan instansi pengguna lulusan, penyelenggara diklat, alumni Diklat dan unsur ahli. Dengan adanya kurikulum yang jelas, yang disertai ukuran-ukuran kompetensi yang ingin dicapai, maka penyelenggaraan diklatpim diharapkan dapat lebih mencapai sasaran. Satu hal lain yang penting adalah penyusunan sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi kompetensi merupakan bukti pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seseorang. Hal tersebut merupakan hal yang penting sebelum diambil keputusan mengenai perlu tidaknya seseorang diikutsertakan dalam suatu diklatpim.

Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyatakan sebagai berikut: “Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina dan instansi pengendali serta dianggap telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut”. Dari ayat tersebut, terlihat bahwa jika seseorang telah memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk menduduki jabatan struktural tertentu, maka yang bersangkutan sebetulnya tidak perlu mengikuti diklatpim untuk jabatan yang akan didudukinya.

Pada dasarnya isi pasal 17 ayat (2) tersebut sangat logis. Jika seseorang telah mempunyai kompetensi yang disyaratkan, maka yang bersangkutan tidak lagi diharuskan mengikuti diklatpim. Persoalannya adalah, nampaknya hingga saat ini belum ada standar kompetensi dan metode yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi seseorang. Oleh karena itu, penyusunan standar kompetensi jabatan dan metode untuk mengukurnya menjadi sangat penting.

Dalam bentuk bagan, kaitan antara standar kompetensi, kurikulum, dan sertifikasi kompetensi dapat dilihat pada gambar berikut.

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan, bahwa sebagai instansi pengendali, BKN dengan melibatkan instansi pemerintah bertugas menyusun standar kompetensi untuk setiap jabatan. Dalam hal ini, sebetulnya BKN telah menerbitkan suatu pedoman yang dituangkan dalam SK Kepala BKN No. 46A tahun tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Hanya saja, isi keputusan tersebut masih berlaku umum dan belum terkait dengan kurikulum diklatpim.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, LAN bertugas untuk menyusun kurikulum yang bersifat general yang dapat diimplementasikan pada setiap jenjang eselon di semua instansi pemerintah. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, kurikulum diklatpim yang disusun oleh LAN mengacu pada kompetensi generik yang harus dimiliki oleh setiap pejabat sesuai eselonnya.

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyusunan kurikulum, maka perlu pula disusun sertifikasi kompetensi yang mengacu pada kompetensi yang disyaratkan. Melalui sertifikasi kompetensi, akan terlihat pegawai yang harus dan tidak harus diikutsertakan dalam kegiatan diklatpim.

4. Metode

Metode diklat merupakan salah satu pilar keberhasilan penyelenggaraan diklat. Metode yang digunakan berkaitan erat dengan disain program dan kompetensi para widyaiswara. Pada umumnya, metode pembelajaran yang diaplikasikan dalam diklatpim adalah metode klasikal, yaitu dengan cara tatap muka. Metode ini lebih banyak menekankan aspek kognitif dibandingkan dengan praktik.

Oleh karena itu, nampaknya perlu ada metode lain. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah adanya jeda waktu bagi para peserta untuk mempraktikkan informasi yang diperoleh pada saat diklat di tempat kerjanya masing-masing.

Dengan kata lain, jadwal diklatpim yang sekian bulan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pembekalan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Pada tahap pertama, peserta dibekali dengan kompetensi yang diharapkan. Kemudian, pada tahap kedua, peserta diberi kesempatan untuk mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh dalam diklatpim. Pada pelaksanaan tahap kedua, perlu ada koordinasi antara penyelenggara diklatpim dengan instansi dimana peserta mempraktikkan apa yang diperoleh dalam diklat. Dengan cara ini, penyelenggara akan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kinerja peserta. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan treatment lebih lanjut. Tahap ini dilakukan juga sebagai bagian dari evaluasi tengah program.

Setelah itu, pada tahap ketiga, peserta kembali memasuki kegiatan diklatpim sekaligus menginformasikan dan mendiskusikan hal-hal yang ditemukan pada saat praktik. Memang tidak mudah untuk mengaplikasikan cara ini. Salah satu kekurangan metode ini adalah total waktu penyelengaraan yang relatif lama dan biaya yang relatif besar. Namun jika dibandingkan dengan tujuan diklat, tentu hal ini dapat dimaklumi. Perlu diingat bahwa alumni diklat, khususnya diklatpim, adalah para pegawai yang akan (atau telah) menduduki posisi struktural, yang mempunyai tugas memimpin suatu unit kerja tertentu. Dengan demikian, yang bersangkutan harus mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam memimpin unit kerjanya.

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan/atau capaian suatu kegiatan dengan yang direncanakan. Dalam konteks diklat, evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat pencapaian kompetensi para alumni diklat. Melalui evaluasi yang terencana dengan baik akan diperoleh banyak informasi yang sangat berguna bagi pihak-pihak terkait.

Namun demikian, tahap evaluasi ini ironisnya merupakan tahap yang jarang sekali dilakukan dalam setiap penyelenggaraan diklat, termasuk diklatpim. Pola evaluasi yang sering digunakan hanya evaluasi penyelenggaraan. Peserta hanya diminta untuk mengevaluasi penyelenggaraan diklat yang telah diikuti. Padahal esensi evaluasi adl mengukur seberapa jauh peningkatan kompetensi perserta setelah mengikuti suatu keh diklat. Oleh karena itu, nampaknya perlu ada suatu pemikiran mengenai model evaluasi yang tepat.

Evaluasi tentu harus berkaitan dengan tujuan kompetensi, yang seharusnya menjadi bagian dari kurikulum. Evaluasi sebaiknya dilakukan tidak hanya pada akhir suatu kegiatan diklat, akan tetapi juga pada pertengahan diklat. Model evaluasi ini harus terencana dalam arti peningkatan kompetensi apa yang harus dicapai oleh peserta diklat pada pertengahan kegiatan.

Peserta yang tidak dapat mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan pada tahap yang ditentukan, harus mendapatkan tambahan program/perlakuan. Hal ini penting agar yang bersangkutan mampu mengikuti tahapan selanjutnya.

Namun demikian perlu dipahami bahwa tambahan perlakuan ini bukan sekedar ‘ujian ulangan’ untuk kemudian lulus dari kompetensi yang disyaratkan, akan tetapi lebih pada program penguatan untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, frekuensi peserta yang harus mengikuti program penguatan akan menjadi informasi yang berharga bagi penyusun dan/atau penyelenggara diklat.

Evaluasi berikutnya yang harus dilakukan adalah evaluasi pasca diklat. Evaluasi jenis ini pun seharusnya sudah direncanakan sejak awal. Setelah peserta kembali ke institusi masing-masing, dalam kurun waktu tertentu, dilakukan evaluasi untuk mengetahui perubahan kinerja alumnus diklat. Peningkatan kinerja tentu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Namun dengan metode pengumpulan data yang tepat, dapat diidentifikasi seberapa jauh kontribusi kompetensi yang dimiliki oleh alumni diklat dalam perubahan kinerjanya. Dengan pola seperti ini, maka evaluasi akan mempunyai makna yang vital yang betul-betul dapat mengukur pencapaian kompetensi peserta diklatpim.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada September 27, 2012 in MSDM

 

One response to “Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim)

  1. adhani adbullaj

    Juni 20, 2015 at 10:19 pm

    izin share Pak

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: